Titiknol.com – Akademisi asal Bima, Dr. Syarif Ahmad, mengkritik tajam wacana penyelenggaraan Pilkada tidak langsung yang belakangan digulirkan oleh sejumlah partai politik pendukung Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai wacana tersebut sebagai upaya sistematis untuk mempertahankan dan menguatkan hegemoni kekuasaan elite politik.
Menurut Dr. Syarif, gagasan Pilkada tidak langsung sejatinya bukan demi kepentingan rakyat, melainkan untuk mengamankan posisi dominasi elite tanpa harus berhadapan langsung dengan pemilih.
“Sesungguhnya mereka mau mengamankan posisi hegemoni–dominasi–sentralistik elit, tanpa harus bertarung untuk meyakinkan konstituen-pemilih,” ujar Dr. Syarif Ahmad, Selasa (20/1/2025).
Ia menjelaskan, narasi efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang kerap dijadikan alasan utama hanyalah tameng untuk menutupi ambisi kekuasaan segelintir elite.
“Narasi yang dibangun selalu menggunakan tameng kata efisiensi dan stabilitas. Namun di balik itu terdapat nafsu, ambisi, dan keserakahan untuk melembagakan kartel politik,” tegasnya.
Lebih jauh, Dr. Syarif menilai wacana perubahan undang-undang yang berpotensi menarik hak pilih rakyat secara paksa merupakan bentuk pengkhianatan serius terhadap prinsip demokrasi.
Badai NTB Buka Jaringan Kasus Narkoba, Desak Propam Polda NTB Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh
“Penarikan hak pilih rakyat melalui wacana perubahan undang-undang adalah bentuk paling nyata dari pengkhianatan terhadap kontrak sosial yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat telah ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, sehingga setiap upaya mengerdilkan peran rakyat dalam menentukan pemimpin daerah adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.
Dr. Syarif mengingatkan, jika wacana tersebut dipaksakan, maka demokrasi hanya akan menjadi prosedur formal tanpa substansi, sementara kekuasaan akan semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elite politik.