BIMA, Titiknolnews.com — Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bima mencatat kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang positif dan
menggembirakan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi PAD mencapai Rp 191,8 miliar atau 87,13 persen dari target Rp 220,1 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappenda Kabupaten Bima, Agus Salim, S.IP., M.Si, Kamis (15/1/2026), mengatakan capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Bahas Kamtibmas dan Penegakan Hukum; Kapolres Bima Koordinasi Dengan Bupati dan Wakil Bupati Bima
“Secara umum, kinerja PAD tahun 2025 menunjukkan tren yang baik, meskipun masih terdapat beberapa komponen yang perlu dioptimalkan,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, sektor retribusi daerah menjadi kontributor terbesar PAD dengan target Rp 155,0 miliar dan realisasi Rp 142,9 miliar atau 92,19 persen. Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencatat kinerja sangat baik, dengan realisasi Rp 8,44 miliar atau 111,68 persen dari target Rp 7,56 miliar.
Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah masih menunjukkan capaian rendah. Dari target Rp 15,49 miliar, realisasi baru mencapai Rp 4,67 miliar atau 30,14 persen.
Pada komponen pajak daerah yang menjadi kewenangan langsung Bappenda, target sebesar Rp 42,58 miliar direalisasikan Rp 35,78 miliar atau 85,03 persen. Capaian ini, menurut Agus, merupakan hasil dari langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan secara konsisten sepanjang 2025.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pajak daerah menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2024, realisasi pajak daerah tercatat 57,70 persen dari target, sedangkan pada 2023 sebesar 69,16 persen.
“Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kinerja Bappenda sekaligus meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak,” kata Agus.
Meski demikian, Bappenda masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta penerapan sistem self assessment yang berpotensi menimbulkan ketidakakuratan pelaporan omzet usaha.
Ke depan, Agus menegaskan perlunya penguatan sistem perpajakan daerah berbasis digital, pemutakhiran data potensi pajak, peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, serta pengawasan terhadap wajib pajak.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat, PAD diharapkan menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima,” ujarnya.