Kabupaten Bima, titiknolnews.com — Pemerintah Kabupaten Bima menandai satu tahun kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Irfan Zubaidy dengan pemaparan capaian kinerja dan arah kebijakan ke depan dalam agenda resmi di Kantor Pemda, 4 Maret 2026.
Dalam pidatonya, Bupati menegaskan bahwa tahun pertama periode 2025–2030 difokuskan pada peletakan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang daerah. Fase awal ini diarahkan untuk memperkuat sistem, memperbaiki layanan dasar, dan memastikan pembangunan menjangkau hingga tingkat desa dan rumah tangga.
Penguatan Layanan Publik Berbasis Lapangan
Program Selasa Menyapa menjadi salah satu instrumen utama pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sepanjang 2025, program ini menjangkau 32 desa dengan berbagai layanan terpadu.
Realisasinya meliputi 13.027 layanan administrasi kependudukan, penerbitan 411 izin usaha, layanan kesehatan gratis bagi 6.416 jiwa, penyuluhan dan intervensi gizi bagi 1.656 ibu hamil, serta fasilitasi akses BPJS dan KIP kepada 7.808 warga. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan pangan dan dukungan bagi pelaku UMKM di desa-desa sasaran.
Pendekatan ini menandai pergeseran pola birokrasi dari administratif menjadi responsif dan proaktif.
Indikator Pembangunan Manusia Meningkat
Pada sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima meningkat dari 70,99 pada 2024 menjadi 71,97 pada 2025, masuk kategori tinggi di tingkat regional.
Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,30 menjadi 8,61 tahun. Pemerintah daerah membangun dan merehabilitasi 334 satuan pendidikan TK/PAUD/SD dan SMP dengan total anggaran Rp115 miliar. Sebanyak 4.530 siswa dan mahasiswa difasilitasi mengakses KIP.
Pemkab juga mendorong percepatan pembangunan IAIN Bima sebagai bagian dari strategi penguatan sumber daya manusia jangka panjang di wilayah timur NTB.
Di sektor kesehatan, usia harapan hidup meningkat menjadi 72,22 tahun. Prevalensi stunting turun signifikan dari 23,8 persen menjadi 12,22 persen. Seluruh puskesmas telah berstatus BLUD dan menerapkan integrasi layanan primer. Kabupaten Bima juga meraih UHC Award 2026 sebagai indikator perluasan cakupan jaminan kesehatan.
Infrastruktur dan Mitigasi Risiko
Sepanjang 2025, pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi dan rehabilitasi sejumlah jembatan, pembangunan tanggul serta pengaman irigasi, dan perkuatan tebing di 33 lokasi sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
Peningkatan jalan sepanjang 9,51 kilometer di sembilan kecamatan dilakukan untuk memperkuat konektivitas ekonomi. Pada sektor perumahan, 352 rumah tidak layak huni ditingkatkan kualitasnya dan kawasan kumuh seluas 4,24 hektare ditata kembali.
Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Fiskal
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima meningkat dari 2,82 persen pada 2024 menjadi 4,37 persen pada 2025, dengan sektor pertanian berkontribusi 44,45 persen terhadap struktur ekonomi daerah.
Produksi pertanian 2025 tercatat 206.122 ton padi, 553.784 ton jagung, dan 118.119 ton bawang merah. Pemerintah menyalurkan benih serta alat dan mesin pertanian guna meningkatkan produktivitas, disertai rencana hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah.
Di sisi fiskal, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp194 miliar atau 88,21 persen dari target. Capaian ini memperkuat kapasitas pembiayaan program prioritas daerah.
Tantangan dan Agenda Lanjutan 2026
Memasuki 2026, Pemerintah Kabupaten Bima menghadapi penurunan APBD sebesar Rp194 miliar sebagai dampak kebijakan efisiensi nasional. Kendati demikian, pemerintah menegaskan komitmen menjaga kualitas layanan publik.
Agenda prioritas lanjutan meliputi penataan kawasan ibu kota kabupaten, pembenahan layanan data kependudukan dan perizinan satu pintu, peningkatan pengelolaan sampah, serta pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan di wilayah Langgudu Selatan, Lambitu, dan Madapangga.
Menutup sambutannya, Bupati menekankan bahwa tahun pertama merupakan fase fondasi, sementara tahun kedua akan difokuskan pada percepatan agar hasil pembangunan semakin terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bima.