Titiknol.com — Wacana penyelenggaraan Pilkada tidak langsung atau pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus mengerucut hingga ke lingkaran elite politik nasional, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Salah satu alasan yang kerap dikemukakan adalah tingginya biaya Pilkada langsung.
Akademisi asal Bima, Dr. Syarif Ahmad, MSi, mempertanyakan argumen tersebut dan menilai mahalnya Pilkada tidak bisa disederhanakan hanya pada mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
GP Ansor Kota Bima Kecam Penertiban PKL Saat Ramadan, Desak Wali Kota Bima Evaluasi Kasat Pol PP
“Apa yang membuat pemilu dan Pilkada mahal? Itulah pertanyaan mendasar dari argumen Pilkada langsung yang ingin diubah menjadi Pilkada lewat DPRD,” ujar Syarif, Selasa (20/1/2026).
Menurut Syarif, terdapat sejumlah faktor struktural yang selama ini menjadi penyebab utama tingginya biaya Pilkada. Faktor pertama adalah lemahnya penegakan hukum, terutama dalam menindak pelanggaran pemilu dan Pilkada.
Ia menyoroti regulasi kepemiluan yang kerap disusun berdasarkan kepentingan pragmatis partai politik di DPR RI. Kondisi ini, kata dia, berimplikasi pada lemahnya sanksi terhadap praktik pelanggaran hukum, termasuk politik uang oleh calon kepala daerah.
Bahas Kamtibmas dan Penegakan Hukum; Kapolres Bima Koordinasi Dengan Bupati dan Wakil Bupati Bima
Faktor kedua adalah orientasi pragmatis partai politik yang berdampak pada pengelolaan partai sebagai milik pribadi, golongan, atau keluarga tertentu.
“Ketika partai tidak dikelola secara demokratis dan akuntabel, maka proses pencalonan menjadi mahal dan tertutup. Biaya itu kemudian dibebankan kepada kandidat,” kata Syarif.
Adapun faktor ketiga, lanjut dia, berkaitan dengan kewenangan penyelenggara dan pengawas pemilu. Ia menilai, dalam praktiknya, kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU/KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwaslu) kerap menjadi ruang pembajakan kepentingan.
“Wewenang penyelenggara dan pengawas berpotensi berubah dari wilayah publik menjadi wilayah privat, jika tidak diawasi secara ketat,” ujarnya.
Syarif menegaskan, apabila akar persoalan mahalnya Pilkada tidak diselesaikan, maka perubahan mekanisme dari pemilihan langsung ke tidak langsung justru berisiko melahirkan persoalan demokrasi baru.
Ia mengingatkan bahwa Pilkada langsung merupakan instrumen penting bagi rakyat untuk menggunakan hak kedaulatannya, sehingga setiap upaya perubahan sistem perlu dikaji secara mendalam dan transparan.