BIMA, Titiknolnews.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima, Muhammad Aditya Ardin, resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan terbaru dari ketua DPW PAN NTB, Lalu Ahmad Zaini, pada Sabtu 21 Februari 2026 di Mataram. Momentum ini bukan sekadar seremonial pergantian struktur, melainkan titik awal konsolidasi menuju target elektoral yang lebih tinggi.
Dalam konfigurasi politik lokal yang semakin kompetitif, kepengurusan baru PAN Kabupaten Bima dihadapkan pada dua pekerjaan rumah utama: merapikan mesin partai dan memperluas basis dukungan. Pada pemilu sebelumnya, PAN mengamankan lima kursi legislatif. Angka itu dinilai sebagai fondasi, tetapi belum cukup untuk menempatkan partai sebagai kekuatan dominan.
Aditya menilai, bidikan soal kenaikan perolehan kursi bukan sekadar soal optimisme, melainkan konsekuensi logis dari pembenahan organisasi. Ia akan prioritaskan konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan desa, percepatan musyawarah cabang, serta pembentukan jaringan relawan yang terstruktur.
“Kalau struktur kuat dan kerja-kerja politik berjalan disiplin, peningkatan kursi dari Lima menjadi Sepuluh bukan hal yang mustahil,” ujarnya.
Target yang dipasang tidak tanggung-tanggung: minimal sepuluh kursi pada pemilu mendatang serta keterisian seluruh daerah pemilihan oleh kader PAN. Secara matematis, ambisi itu berarti lompatan dua kali lipat dari capaian sebelumnya. Namun, menurut Aditya, peta politik Kabupaten Bima masih terbuka dan memungkinkan terjadinya realignment dukungan.
Strategi yang disiapkan bertumpu pada dua pendekatan. Pertama, penguatan internal agar soliditas kader tidak terfragmentasi. Kedua, pendekatan eksternal melalui komunikasi intensif dengan konstituen, khususnya pemilih muda dan basis-basis komunitas produktif.
Badai NTB Buka Jaringan Kasus Narkoba, Desak Propam Polda NTB Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh
Di tengah dinamika politik daerah yang cair, keberhasilan PAN akan sangat ditentukan oleh konsistensi kerja organisasi dan kemampuan membaca aspirasi publik. Mandat resmi yang telah diterima menjadi legitimasi formal. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa mandat itu berbanding lurus dengan kerja politik yang terukur.
Bagi Aditya, pertaruhan pemilu mendatang bukan hanya soal penambahan kursi, tapi juga soal reposisi sebagai kekuatan politik yang lebih menentukan dalam konfigurasi parlemen daerah.