Titiknolnew.com |Dompu Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Dompu menggelar aksi unjuk rasa damai pada hari Senin, 29 Juni 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WITA ini berlangsung di dua titik utama, yakni di halaman Kantor DPRD Kabupaten Dompu dan Kantor Bupati Dompu, serta diteruskan ke Polres Dompu. Aksi ini mengangkat sejumlah isu mendesak, baik berskala daerah maupun nasional, yang dinilai memerlukan perhatian serius dari pengambil kebijakan.
Isu paling utama yang menjadi sorotan adalah desakan agar DPRD Kabupaten Dompu melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut orator, evaluasi ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Kami mendesak DPRD Kabupaten Dompu untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Program ini memiliki tujuan yang baik, namun keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya diukur dari niatnya, melainkan dari kualitas tata kelolanya. Karena itu, evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar bermanfaat dan terhindar dari potensi penyimpangan, ujar Amin Rais, Ketua PC IMM Dompu.
Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya dibebankan pada satu pihak saja, melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil. Apabila rekomendasi perbaikan dilaksanakan secara konsisten, kami mendukung keberlanjutan program ini. Dukungan kami murni untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik, tegasnya.
Sementara itu, Ketua EK LMND Dompu, Abi, menekankan agar manfaat ekonomi program ini benar-benar terasa oleh pelaku usaha lokal. Narasi dampak ekonomi tidak boleh sekadar slogan. Bahan pangan harus dipasok dari hasil petani, peternak, nelayan, dan UMKM Dompu. Dengan begitu, MBG tidak hanya memperbaiki gizi, tapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah, ungkapnya.
Di sisi lain, Cipayung Plus juga menyampaikan sejumlah tuntutan strategis berskala nasional. Ketua PMII Dompu, Faisal, menyatakan penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM non-subsidi yang dikhawatirkan memicu inflasi. Selain itu, aliansi ini juga menolak kebijakan Dwifungsi TNI serta revisi UU Polri jika berpotensi melemahkan supremasi sipil dan ruang demokrasi. Mereka juga mendesak segera disahkannya RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Dompu Raya, Ilham, turut mengangkat persoalan daerah. Kami minta aparat tegas memberantas narkotika dan melindungi perempuan serta anak dari kekerasan. Pemerintah juga harus menstabilkan harga LPG 3 kg sesuai HET, memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer dan PPPK, serta mempercepat perbaikan infrastruktur dan penertiban aset daerah, tandasnya.
Aliansi Cipayung Plus juga menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera. Aksi ini disampaikan sebagai bentuk pengawasan dan partisipasi masyarakat agar kebijakan publik senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan tersampaikannya delapan tuntutan strategis tersebut, para peserta berharap pemerintah daerah dan pusat dapat segera menindaklanjuti, serta menjamin pelaksanaan program dan kebijakan berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
