Titiknolnew.com |Matraman Bima Corruption Watch (BCW) menggelar penyampaian aspirasi dan aksi pengawasan di halaman Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Barat, Selasa (30/6/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tanggapan serius terhadap maraknya dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima.
Dalam orasi dan surat tuntutan yang disampaikan, BCW mengemukakan dua poin utama yang menjadi desakan mendesak:
1. Mencopot Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) serta jaringan perdagangan manusia yang merugikan masyarakat luas.
2. Memanggil dan mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk PT CPI selaku perusahaan sponsor dan pihak-pihak lain yang terkait dalam kasus tersebut.
Koordinator BCW Adriansyah dalam keterangannya menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pelayanan publik harus bersih dari praktik korupsi dan kejahatan lintas wilayah. Jika pemimpinnya terbukti terlibat atau lalai mengawasi, maka langkah tegas berupa pemberhentian adalah solusi awal untuk memulihkan kepercayaan publik, ujarnya.
BCW juga menegaskan bahwa pengawasan dan pemantauan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Aksi ini baru menjadi langkah awal, dan pihaknya tidak akan berhenti sampai ada kepastian hukum yang jelas serta terwujudnya perbaikan layanan imigrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel bagi warga Bima.
Surat tuntutan secara resmi diserahkan kepada perwakilan pejabat Kanwil Imigrasi NTB untuk diteruskan ke pimpinan pusat guna ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
