KOTA BIMA, Titiknolnews.com – Ketua Umum KNPI Kota Bima, Zulchijjah Djuwaid, mendorong agar jabatan Kapolres Bima Kota ke depan diisi oleh figur yang memiliki integritas kuat, pengalaman yang teruji, serta pemahaman mendalam terhadap karakter sosial masyarakat Bima.Sabtu, 14 Februari 2026.
Dorongan ini mengemuka di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu pemberantasan narkoba. Apalagi, bayang-bayang PLH Kapolres Bima Kota yang baru masih dikaitkan dengan dugaan kasus narkoba di Ternate, ini jelas memengaruhi persepsi publik terhadap institusi penegak hukum di daerah.
Zulchijjah menilai situasi ini harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh, termasuk dalam menentukan sosok pemimpin baru di tubuh Polres Bima Kota. Ia berpandangan bahwa figur putra daerah layak dipertimbangkan karena memiliki kedekatan emosional dan tanggung jawab moral terhadap tanah kelahirannya.
“Saat kepercayaan publik berada di titik rawan, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya profesional, tetapi juga memahami kultur dan dinamika sosial masyarakat Bima. Pendekatan keamanan harus berjalan seiring dengan pendekatan sosiologis.”
Salah satu nama yang disebutnya memiliki kapasitas tersebut adalah AKBP Ruslan Idris, perwira menengah Polri asal Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.
Rekam Jejak dan Pengalaman Nasional
Saat ini, Ruslan menjabat sebagai Kabag Ren Polres Metro Jakarta Timur dan pernah bertugas di lingkungan Polda Metro Jaya, termasuk di bidang reserse kriminal serta tindak pidana korupsi. Pengalaman di wilayah hukum dengan kompleksitas tinggi seperti Jakarta dinilai menjadi modal strategis dalam menghadapi persoalan narkoba yang bersifat terstruktur dan lintas jaringan.
“Penanganan narkoba tidak cukup hanya dengan langkah represif. Diperlukan kemampuan membaca pola jaringan, memperkuat pengawasan internal, serta membangun sistem kerja yang transparan dan akuntabel.”
Zulchijjah juga menyoroti latar belakang pendidikan Magister Hukum yang dimiliki Ruslan sebagai nilai tambah dalam memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip profesionalitas dan kepastian hukum.
Bukan Sentimen Primordial
Ia menegaskan bahwa dorongan menghadirkan putra daerah bukanlah bentuk sentimen kedaerahan, melainkan pertimbangan efektivitas kepemimpinan.
“Ini bukan semata soal asal daerah. Ini tentang kapasitas, integritas, dan momentum pembenahan. Figur yang memahami kultur Bima akan lebih mudah membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kalangan pemuda.”
Menurutnya, Kota Bima membutuhkan pemimpin yang tegas, berani melakukan evaluasi internal, serta tidak ragu mengambil tindakan apabila terdapat indikasi pelanggaran oleh oknum.
KNPI Kota Bima, lanjutnya, siap menjadi mitra strategis kepolisian dalam membangun gerakan pencegahan narkoba berbasis komunitas dan kepemudaan.
“Kami siap bersinergi. Generasi muda Bima tidak boleh terus menjadi korban. Siapa pun yang dipercaya memimpin, agenda bersih-bersih internal dan pemberantasan narkoba harus menjadi prioritas utama.”
Ia berharap pimpinan Polri mempertimbangkan figur yang memiliki rekam jejak jelas, integritas teruji, dan keberanian mengambil langkah tegas demi memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Bima membutuhkan kepastian hukum dan tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Kepercayaan publik hanya bisa dikembalikan melalui kerja konkret dan keberanian bertindak.”