BIMA, Titiknolnews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dukungan itu mengemuka saat Bupati Bima Ady Mahyudi tancap gas melakukan audiensi program prioritas nasional di kantor KKP RI, Selasa, 10 Februari 2026.
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, didampingi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif beserta jajaran direktorat terkait. Dalam forum itu, pemerintah pusat memberi sinyal terbuka atas proposal yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bima, termasuk peluang penetapan desa penyangga di sekitar lokasi induk program KNMP.
Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai kawasan terpadu berbasis kelautan, yang merangkai rantai aktivitas perikanan dari tahap penangkapan, pengolahan, hingga pemasaran dalam satu hamparan wilayah desa pesisir. Skema ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem usaha nelayan secara menyeluruh, bukan parsial.
Di hadapan pimpinan KKP, Ady Mahyudi memaparkan lanskap potensi maritim Bima sekaligus urgensi intervensi infrastruktur perikanan. Ia menyebut tiga desa pesisir diajukan sebagai kandidat lokasi utama KNMP, yakni Desa Kore di Kecamatan Sanggar, Desa Lamere di Kecamatan Sape, dan satu desa di wilayah Langgudu. Ketiganya dinilai memenuhi parameter teknis program, terutama dari sisi jumlah nelayan aktif dan armada tangkap.
“Desa-desa tersebut selaras dengan ketentuan dalam petunjuk teknis program Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Ady dalam paparannya.
Audiensi itu juga diikuti sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tajuddin, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suwandi, Kabid Perikanan Tangkap Firdaus, serta Kabid Pertanahan Dinas Perkim Budiansani.
Selain KNMP, Pemkab Bima turut mengajukan pembangunan dermaga apung di Desa Bajo Pulo. Rencana itu mencakup tiga titik tambatan di Dusun Bajo Barat, Bajo Tengah, dan Pasir Putih. Usulan tersebut diposisikan sebagai penopang mobilitas hasil tangkapan sekaligus pengaman aktivitas sandar perahu nelayan.
Ady menekankan karakter geografis Bima yang bertumpu pada garis pantai panjang. Dari total 18 kecamatan, sebanyak 12 kecamatan dan 64 desa berada di kawasan pesisir. Menurut dia, kondisi itu menuntut pembaruan sarana produksi, fasilitas pascapanen, dan jalur niaga hasil perikanan agar roda ekonomi nelayan tidak berjalan di tempat.
Pemerintah daerah berharap program KNMP dapat segera berlabuh di desa-desa pesisir Bima sebagai katalis peningkatan kesejahteraan nelayan dan penguatan ekonomi bahari setempat.
