Oleh: Rifal
Kabid PTKP HMI MPO Cabang Kabupaten Bima
Titiknolnews.com | Bima– Dua tahun sudah pemerintahan Ady Mahyudi bersama dr. Irfan Zubaidy memegang kendali roda pemerintahan Kabupaten Bima. Pertanyaan sederhana namun mendesak terus bergema di kalangan masyarakat: kemana perginya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikumpulkan dari keringat dan hak seluruh warga setiap harinya?
Ukuran keberhasilan anggaran bukan dari besarnya angka yang tertulis di lembar dokumen, melainkan dampak nyata yang dirasakan langsung dalam pelayanan dasar sehari-hari. Hasil pantauan dan aspirasi yang kami himpun dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan kondisi yang masih timpang dan jauh dari harapan. Kritik yang kami sampaikan bukanlah bermaksud menjatuhkan, melainkan bentuk pengawasan yang bertanggung jawab agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya habis untuk kegiatan seremonial dan pencitraan semata, melainkan benar-benar sampai dan bermanfaat bagi warga.
1. “SELASA MENYAPA”: SEREMONIAL MAHAL YANG MINIM HASIL DAN PENYELESAIAN
Program Selasa Menyapa digagas sebagai sarana mendekatkan pimpinan dengan warga. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda: kegiatan ini lebih terlihat seperti kunjungan rutin yang memakan biaya operasional cukup besar.
Setiap minggu anggaran daerah terserap untuk biaya perjalanan dinas, konsumsi, perlengkapan suara, spanduk, serta mengerahkan banyak petugas teknis dari dinas terkait. Namun yang menjadi kekurangan utama: tidak pernah dipublikasikan data yang jelas dan terbuka, berapa jumlah keluhan yang diterima, berapa masalah yang sudah selesai ditangani tuntas, dan berapa permintaan yang masih tertunda tanpa kejelasan waktu penyelesaian.
Jika kunjungan hanya sebatas hadir, berfoto bersama, mendengarkan keluhan lalu kembali ke kantor tanpa rencana tindak lanjut yang terukur, hal itu bukan pelayanan maksimal melainkan pemborosan dana yang tidak bermanfaat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk membeli semen memperbaiki jalan berlubang di desa terpencil, memasang saluran air bersih, atau melengkapi persediaan obat di puskesmas justru habis terserap rutinitas mingguan yang kurang terukur hasilnya.
Kekurangan lain yang dirasakan warga: saat petugas dan pejabat teknis dikerahkan ikut rombongan, pelayanan administrasi di kantor dinas sering terganggu dan lambat. Warga yang datang dari pagi hari untuk mengurus KTP, Kartu Keluarga, atau surat rujukan kesehatan terpaksa menunggu lama bahkan harus kembali lagi keesokan harinya. Apakah cara seperti ini yang disebut mendekatkan pelayanan kepada rakyat?
2. PUSKESMAS DI PUSAT LENGKAP, PUSKESMAS PEDALAMAN MASIH KURANG DAN KETIMPANGAN TERJELAS
Kesenjangan mutu pelayanan kesehatan masih sangat nyata dan belum diperbaiki secara serius. Puskesmas yang berlokasi dekat pusat kecamatan atau ibu kota kabupaten terlihat lengkap persediaan obatnya, dokter selalu ada dan peralatan memadai. Berbeda jauh jika kita masuk ke wilayah desa yang jauh terpencil: sering kali obat penting kosong, jumlah tenaga kesehatan terbatas, dan alat pemeriksaan hanya tersedia yang paling sederhana saja.
Kondisi ini bukan semata-mata karena kurangnya total anggaran kesehatan daerah. Lebih tepat karena pembagian alokasi yang belum merata dan belum adil menyentuh wilayah paling bawah. Akibatnya warga berpenghasilan rendah di desa harus menanggung beban berat: mengeluarkan biaya tambahan besar, meminjam kendaraan tetangga, lalu menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mendapatkan penanganan medis yang layak.
Sementara pemerintah daerah sering menyampaikan upaya menurunkan angka pertumbuhan terhambat anak serta angka kematian ibu dan bayi, kenyataan masih ditemui ibu hamil bersalin di desa tanpa didampingi tenaga medis terlatih dan fasilitas aman. Sampai kapan kita masih membiarkan warga kesulitan berobat hanya karena letak tempat tinggal jauh dan keterbatasan biaya?
3. LAYANAN PSC 119: NAMA BESAR DIPROMOSIKAN, KESIAPAN LINDUNGI JIWA BELAN TERJAMIN
Layanan Pusat Keamanan Masyarakat PSC 119 seharusnya menjadi pelindung pertama yang cepat tanggap saat terjadi kecelakaan lalu lintas, serangan penyakit mendadak berat, atau persalinan darurat yang sulit. Namun harapan itu belum terpenuhi: sering dilaporkan kendaraan ambulans tidak siap beroperasi, petugas jaga kadang tidak ada ditempat, dan waktu kedatangan ke lokasi kejadian lambat sekali tiba.
Dalam kondisi nyawa terancam bahaya, terlambat beberapa menit saja bisa mengubah kesempatan selamat menjadi kerugian keluarga yang tidak bisa terganti. Sampai saat ini masyarakat Kabupaten Bima belum bisa merasa tenang dan yakin akan segera mendapat pertolongan cepat, terampil dan terstandar saat keadaan darurat melanda rumah tangga. Berapa kali lagi kejadian menyedihkan harus terjadi sebelum sistem kerja diperbaiki secara serius? Hal ini bukan sekadar butuh rapat evaluasi rutin, melainkan butuh tanggung jawab nyata karena menyangkut keselamatan jiwa sesama warga.
4. 13.970 PPPK PARUH WAKTU: TENAGA DIANDALKAN, KESEJAHTERAAN DAN HAK DILUPAKAN
Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu menjadi tulang punggung operasional sekolah, puskesmas, dan pelayanan kantor desa setiap harinya. Mereka bekerja giat melayani anak didik, pasien sakit, dan kebutuhan administrasi warga, namun penghasilan yang diterima masih sangat rendah, bahkan nilainya kurang dari cukup untuk kebutuhan pokok harian satu keluarga. Pembayaran sering terlambat berbulan-bulan, status kepegawaian belum jelas pasti, belum ada perlindungan jaminan sosial yang memadai saat sakit atau tua nanti.
Kabar kenaikan gaji baru disampaikan bersamaan saat acara besar kegiatan umum, namun selama bertahun-tahun sebelumnya mereka harus bertahan hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian terus-menerus. Bukan hal wajar jika tenaga pengabdi yang setia setiap hari dibayar kurang layak hanya karena status waktu kerja terbatas. Jika semangat kerja mereka perlahan menurun karena kebutuhan hidup sulit dipenuhi, maka mutu pelayanan yang diterima seluruh masyarakat Bima pasti akan ikut merosot perlahan juga.
PENUTUP: CUKUP KATA DAN SEREMONIAL, KAMI TUNTUT KERJA NYATA SEKARANG
Dua tahun masa jabatan bukanlah waktu yang singkat untuk mulai menunjukkan perubahan yang terlihat jelas hasilnya. Masyarakat Kabupaten Bima sudah jenuh mendengar janji bagus dan pidato yang indah. Yang dibutuhkan rakyat sederhana saja: jalan desa yang mulus aman dilalui, air bersih mengalir lancar ke rumah, obat lengkap tersedia setiap saat, ambulans datang cepat saat dipanggil darurat, serta penghasilan pasti dan layak bagi seluruh petugas yang tulus mengabdi melayani kita semua.
Setiap rupiah uang yang dikeluarkan dari kas daerah harus kembali dinikmati manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, bukan hanya tampak sebentar di berita kegiatan lalu terlupakan begitu saja.
Berdasarkan pantauan dan suara masyarakat yang kami wakili, HMI MPO Cabang Kabupaten Bima secara tegas menuntut empat hal utama segera dilaksanakan:
1. Membuat dan mempublikasikan laporan terbuka rinci setiap selesai kegiatan Selasa Menyapa, mencantumkan jumlah keluhan diterima, diselesaikan tuntas dan masih dalam proses penanganan;
2. Melakukan penataan ulang pembagian anggaran kesehatan agar adil dan merata sampai ke puskesmas dan pos pelayanan paling ujung wilayah desa;
3. Melengkapi sarana kendaraan, peralatan medis serta melatih petugas agar layanan PSC 119 beroperasi siaga penuh dengan batas waktu kedatangan yang jelas dan terukur;
4. Segera menyelesaikan kepastian status hukum serta menjamin besaran gaji dan tunjangan teratur bagi 13.970 PPPK Paruh Waktu yang telah mengabdi lama melayani daerah ini.
Jika empat tuntutan penting ini masih lambat dilaksanakan, maka dua tahun ke depan pemerintahan Ady-Irfan hanya akan mengulangi keluhan yang sama, harapan yang kembali tertunda, dan kesempatan membangun kemajuan bersama yang terbuang sia-sia.
