Ikuti Kami
Advertisement
Advertisement

UHC Award 2026 : Bima Naik Kelas di Era Ady Mahyudi, Negara Akui Komitmen Keadilan Kesehatan

Redaksi Titik Nol News Januari 27, 2026 2 Min Read 389 Views
Share:

Bima, Titiknolnews.com – Pemerintah Kabupaten Bima menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari BPJS Kesehatan atas keberhasilan memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara UHC Award 2026 yang digelar di Jiexpo, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 31 provinsi serta 397 kabupaten dan kota se-Indonesia, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia kini menjadi sistem jaminan kesehatan terbesar dan berkembang paling cepat di dunia.

“Dalam waktu hanya 10 tahun, Indonesia mampu mencapai Universal Health Coverage. Ini prestasi yang luar biasa,” ujar Ghufron. Ia membandingkan capaian tersebut dengan Austria yang membutuhkan 79 tahun serta Jerman yang memerlukan waktu hingga 127 tahun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya peningkatan status dan kualitas layanan kesehatan di daerah.

“Tahun depan, yang Madya harus menjadi Utama. Jika sudah Utama, maka fokusnya adalah peningkatan mutu layanan kesehatan,” kata Muhaimin.

Universal Health Coverage merupakan kondisi ketika seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan yang baik, sehingga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya dan risiko finansial.

Di sela kegiatan, Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan bahwa capaian Universal Health Coverage merupakan hasil dari komitmen kebijakan pemerintah daerah dalam menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan.

Menurut Ady, keberhasilan memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga keberpihakan anggaran dan konsistensi pemerintah dalam melindungi kelompok rentan.

“Pemerintah daerah harus hadir memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan. UHC adalah fondasi keadilan sosial, dan ke depan tugas kami bukan hanya menjaga status ini, tetapi meningkatkan kualitas layanan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ady Mahyudi.

Terpopuler

Tidak ada data populer saat ini.