Titiknolnewscom | Bima – Sektor pariwisata Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai tidak terurus dan jalan di tempat. Padahal, daerah ini memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar, serta berada di posisi strategis di antara dua Destinasi Super Prioritas Nasional, yakni Mandalika di Lombok dan Labuan Bajo di NTT.
Kondisi ironis ini mendapat sorotan keras dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata (STIPAR) Soromandi Bima.
Ketua BEM Stipar Soromandi Bima, Rizky Julkarnain, menilai kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bima mandul dan tidak ada progres. Kepala Dinas Pariwisata dinilai hanya duduk diam di balik meja tanpa ada gebrakan nyata di lapangan.
Desak Copot Direktur RSUD Bima, HMI MPO Cabang Bima Ungkap Dugaan Kendala BPJS Hingga Bayi Meninggal
Rizky mengungkapkan, masalah paling mendasar yang langsung dirasakan wisatawan adalah sampah. Pantai-pantai unggulan Kabupaten Bima seperti Pantai Kalaki, Pantai Wane, Pantai Lariti, dan sejumlah Pantai lainya kondisinya kotor.
Sampah plastik, sisa makanan, dan limbah berserakan di bibir pantai. Tidak ada petugas kebersihan yang siaga, bak sampah minim, dan pengangkutan sampah tidak rutin. Ini bukti tata kelola gagal total, ujar Rizky (4/10/2026).
Menurutnya, wisatawan yang datang dengan ekspektasi keindahan alam justru disuguhi pemandangan jorok. Dampaknya, mereka enggan kembali dan memberikan ulasan buruk.
Selain sampah, aset-aset wisata milik daerah juga banyak yang tidak terawat dan terbengkalai. Fasilitas seperti gazebo rusak, toilet kotor, dan tidak ada perawatan berkala.
Hambatan kedua adalah aksesibilitas. Harga tiket pesawat rute Jakarta-Bima (Bandara Sultan Muhammad Salahuddin) dinilai tidak wajar dan sangat mahal.
Untuk satu orang bisa mencapai Rp4 juta sekali jalan. Jauh lebih mahal dibanding tiket Jakarta-Bali-Labuan Bajo yang rutenya lebih jauh. Bagaimana wisatawan mau datang kalau ongkosnya saja sudah mencekik? Investor juga batal masuk, tegasnya.
Di sisi lain, akses jalan darat menuju lokasi wisata kondisinya rusak parah, berlubang, dan belum beraspal mulus. Saat musim hujan, jalan menjadi becek dan sulit dilalui kendaraan.
Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Rizky, menilai kesadaran Sapta Pesona di kalangan masyarakat dan pelaku wisata masih rendah. Pelayanan belum berstandar hospitality.
Masih terjadi perselisihan antar-agen perjalanan lokal yang berebut tamu, serta pemandu wisata yang tidak memiliki sertifikasi.
Masalah keamanan juga menjadi catatan. Di beberapa titik seperti pernah terjadi aksi pemalakan dan konflik antar kelompok. Selain itu, aksi blokade jalan oleh warga saat ada persoalan sosial kerap terjadi tanpa mempertimbangkan kenyamanan wisatawan.
“Sistem parkir dan penarikan retribusi di Pantai Lawata juga semrawut. Tidak ada karcis resmi, tarif seenaknya, tidak ada transparansi pendapatan. Ini harus diaudit,” ungkapnya.
Secara branding, Bima masuk dalam kawasan strategis Lasakosa (Lombok, Sape, Komodo) dan Samota (Teluk Saleh, Moyo, Tambora). Namun promosi dan pengemasan paket wisata Bima sangat lemah.
Banyak potensi seperti atraksi budaya, kuliner, dan wisata bahari belum dikenal luas karena tidak ada kalender event yang jelas dan promosi digital yang masif dari Dinas Pariwisata.
“Akibatnya, Bima hanya menjadi daerah yang dilewati. Wisatawan dari Lombok langsung ke Labuan Bajo, tanpa mampir ke Bima. Kita kehilangan potensi ekonomi triliunan rupiah,” sesalnya.
Atas semua persoalan tersebut, BEM Stipar Soromandi Bima memberikan desakan keras.
Kami menilai Kadis Pariwisata Kabupaten Bima mandul. Tidak ada inovasi, tidak ada gebrakan, tidak ada perbaikan. Hanya duduk diam di kursi empuk di kantor AC, sementara di lapangan pariwisata kita hancur, tegas Rizky
Ia meminta Bupati Bima untuk mengevaluasi total kinerja Dinas Pariwisata.
Jabatan Kadis itu untuk bekerja, bukan untuk pencitraan dan seremonial. Turun ke lapangan, lihat langsung sampah di Pantai Kalaki, jalan rusak menuju Wane dan Lariti, dengar keluhan pelaku wisata. Kalau tidak mampu, mundur saja, pungkasnya.
BEM STIPAR Soromandi Bima mendesak 5 langkah konkret:
1. Pembentukan Satgas Kebersihan Destinasi Wisata.
2. Perbaikan infrastruktur jalan menuju wisata prioritas.
3. Penataan ulang sistem parkir dan retribusi yang transparan dengan karcis resmi.
4. Pelatihan SDM dan sertifikasi pelaku wisata.
5. Lobi ke maskapai dan pemerintah pusat untuk penurunan harga tiket Jakarta-Bima dan promosi digital masif.
