Titiknolnews.com |Bima, – Anggota DPR RI dari Komisi VIII, Hj. Mahdalena, S.S., M.M., menggelar Diseminasi Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026 Kementerian Sosial Republik Indonesia di Kecamatan Woha dan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (3/10/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di aula pertemuan tersebut mengusung tema Sosialisasi Sekolah Rakyat dan Penguatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Ratusan peserta yang terdiri dari para pendamping PKH, KPM PKH, tokoh masyarakat, dan pemuda tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Turut hadir jajaran Kementerian Sosial dan Pemerintah Kecamatan.
Jatuh dari Peringkat 2 ke 8, Prestasi Olahraga Dompu Dinilai Anjlok Akibat Kegagalan Manajemen
Dalam sambutannya, Hj. Mahdalena yang juga Kapoksi Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Sekolah Rakyat ini adalah gagasan besar Bapak Presiden Prabowo. Anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk KPM PKH, akan diberikan akses pendidikan berasrama yang berkualitas, gratis, dengan pembinaan karakter kebangsaan. Ini bukan sekadar sekolah, tapi investasi masa depan bangsa,” Ujarnya
Menurutnya, Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kemensos akan terus mengawal agar program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat bawah di Dapil NTB I, khususnya di Bima.
Integrasi GEDSI Jadi Fokus, STKIP Taman Siswa Bima Ikut Rancang Tata Kelola Sekolah Inklusif se-NTB
Selain sosialisasi Sekolah Rakyat, kegiatan ini juga menekankan pentingnya penguatan P2K2. P2K2 merupakan modul pembelajaran rutin bagi KPM PKH untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak.
“PKH tidak hanya soal bantuan sosial, tapi soal pemberdayaan. Melalui P2K2, kita ingin keluarga penerima manfaat naik kelas, lebih mandiri, lebih berdaya, dan akhirnya bisa graduasi dari kemiskinan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, peran pendamping PKH sangat vital sebagai ujung tombak Kemensos di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara DPR RI, Kemensos, pemerintah daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat.
Kegiatan diseminasi ditutup dengan sesi dialog dan tanya jawab. Sejumlah KPM PKH menyampaikan aspirasi terkait akses pendidikan dan peningkatan bantuan sosial. Semua aspirasi tersebut dicatat dan akan diperjuangkan di tingkat pusat.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Bima semakin memahami dan mendukung program-program prioritas Presiden RI di bawah Kementerian Sosial, serta mampu memanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan keluarga. (Red)
