Titiknolnew.com | Bima, 6 Agustus 2026 – Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2026 menegaskan pentingnya penguatan dan optimalisasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bima, Ny. Murni Suciyanti Ady Mahyudi, menekankan keberhasilan Posyandu diukur dari efektivitas pelayanan yang dirasakan masyarakat, bukan hanya jumlah unit yang terbentuk.
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat” berlangsung di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Kamis (6/8/2026).
Rakor dihadiri Kepala DPMD Kabupaten Bima Drs. H. Masykur, MM, Kepala Dinas Kesehatan Hj. Nurul Wahyuti, SE., MM, Sekretaris Bappeda Dadang Erawan, ST., ME, Camat Lambu Muaidin, S.Pd., para kepala bidang di lingkungan DPMD, serta perwakilan enam perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Ny. Murni Suciyanti menegaskan bahwa target pemerintah bukan sekadar memastikan seluruh Posyandu tersedia, melainkan menjamin seluruh Posyandu berfungsi secara maksimal.
“Target kita bukan seratus persen Posyandu tersebut ada, tetapi seratus persen berfungsi. Posyandu harus mengetahui masyarakat yang membutuhkan pelayanan beserta kebutuhannya. Data tersebut kemudian harus diterjemahkan menjadi pelayanan dasar yang mudah diakses masyarakat, serta memiliki jalur tindak lanjut penyelesaian masalah yang jelas dan berjenjang,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dedikasi para kader dan pembina Posyandu yang tetap menjalankan tugas di tengah kesibukan mengurus keluarga.
“Di tengah kesibukan mengurus rumah tangga, ibu-ibu masih menyempatkan diri mengabdi. Jika dilakukan dengan ikhlas, semuanya akan terasa ringan. Saya berharap ibu-ibu pembina Posyandu dapat menjadi inspirasi dan harapan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ny. Murni menegaskan peran strategis Posyandu sebagai garda terdepan pemerintah.
“Posyandu adalah pintu terdekat pemerintah untuk mengetahui kebutuhan dan persoalan masyarakat, kemudian menghubungkannya dengan pelayanan dan intervensi pemerintah. Karena berada di tengah masyarakat, Posyandu dapat mendata kebutuhan warga, menerima aspirasi, dan bersama pemerintah desa meneruskannya kepada perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM, menyatakan transformasi Posyandu enam SPM memberikan peran yang lebih luas kepada istri kepala desa dan istri camat sebagai pembina.
Menurutnya, DPMD terus mendorong percepatan pembentukan dan penguatan Posyandu di seluruh wilayah. Ia juga meminta aspirasi dari tingkat bawah diakomodasi melalui Musyawarah Desa.
Karena Posyandu berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, diperlukan koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, DP3AP2KB, dan instansi lain agar kebutuhan warga dapat ditindaklanjuti secara optimal, pungkas Masykur. (AF)
