Titiknolnew.com | Lombok Barat – Jumat, 10 Juli 2026 – Dalam acara peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan menyentuh dan tegas di hadapan ribuan warga serta jajaran pejabat pusat dan daerah. Presiden menegaskan bahwa seluruh penyelenggara negara memikul amanah besar untuk mengabdi, dan menyampaikan secara lugas pernyataan yang menggema di tengah kerumunan: “Saya berhutang kepada warga NTB.”
Pernyataan itu menjadi inti pesan yang menegaskan bahwa kekuasaan dan jabatan yang diemban adalah titipan rakyat. Oleh sebab itu, tegas Presiden, seluruh kebijakan pemerintahan mutlak harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Presiden menegaskan bahwa birokrasi, TNI, Polri, hingga aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah pelayan rakyat. Segala kewenangan, jabatan, dan fasilitas yang dimiliki berasal dari amanah rakyat, sehingga wajib dijalankan secara bertanggung jawab, profesional, dan penuh integritas.
“Kita semua bekerja untuk rakyat. Setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menegaskan komitmen kuat menegakkan supremasi hukum secara adil, tanpa pandang bulu, tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang. Penegakan hukum yang berkeadilan disebutnya sebagai fondasi mutlak pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.
Prabowo kembali menegaskan tekad pemerintah memberantas korupsi secara tuntas serta menutup segala kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat pembangunan.
“Setiap rupiah uang negara harus dikelola secara efektif dan efisien, lalu dikembalikan kepada masyarakat. Baik dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan rakyat, “tegasnya.
Presiden juga memastikan pemerintah tidak akan membiarkan rakyat terjebak dalam kemiskinan atau kesulitan pangan. Ketahanan pangan disebutnya sebagai pondasi kedaulatan bangsa yang diperkuat lewat pembangunan bendungan, jaringan irigasi, peningkatan hasil tani, serta perlindungan penuh kepada para petani.
Selain sektor pangan, Presiden menyampaikan langkah strategis mewujudkan kemandirian energi nasional, salah satunya melalui pengembangan bahan bakar nabati B50. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.
“Penggunaan B50 berpotensi menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp 170 triliun,” ungkap Presiden. Dana sebesar itu nantinya akan dialihkan untuk mempercepat pembangunan bendungan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Presiden mengakui kebijakan strategis ini tak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun demikian, pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan nasional, meski harus berhadapan dengan berbagai kepentingan yang menghambat kemandirian bangsa.
Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri, Sejahtera
Menutup sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan seluruh upaya pemerintah diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.
Dengan pemerintahan yang bersih, hukum yang tegak secara adil, keuangan negara yang akuntabel, serta pembangunan yang berpihak kepada rakyat, Presiden optimis Indonesia mampu mencapai cita-cita menjadi bangsa maju yang memberi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
