Titiknolnew.com |Bima, 25 JUNI 2026 – Kemarahan dan kekecewaan masyarakat meluap. Aliansi Kemarahan Rakyat Bima yang menghimpun HMI MPO Cabang Bima, GMNI Kabupaten Bima, GMNI Kota Bima, dan SMI Cabang Bima turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi tegas di depan Kantor DPRD Kabupaten Bima serta DPRD Kota Bima, Kamis kemarin. Gerakan ini bukan sekadar seruan biasa, melainkan teguran keras karena berbagai persoalan mendasar di daerah terus diabaikan dan tidak ditangani secara sungguh‑sungguh.
Massa aksi datang membawa 14 poin tuntutan pokok — hasil akumulasi seluruh keresahan mendalam warga menyangkut ekonomi yang tertekan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum layak, ketimpangan pembangunan, serta buruknya kualitas pelayanan publik yang dinilai tidak memihak rakyat.
Sebagai Koordinator Lapangan, Aldi Bayu Prasindo menegaskan dengan lantang: gerakan ini adalah hak konstitusional sekaligus kewajiban moral untuk mengawal kepentingan yang selama ini terabaikan.
Kami berdiri di sini sebagai mulut rakyat yang selama ini dibungkam. Empat belas tuntutan ini bukan daftar permohonan belas kasihan, melainkan amanah dan perintah dari masyarakat yang sudah terlalu lama menanggung penderitaan dan kelalaian pengelolaan daerah. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh lagi menutup mata atau sekadar berjanji manis, tegas Aldi dengan nada tegas dan mantap.
Pihak Aliansi menuntut agar DPRD Kabupaten maupun Kota Bima segera menindaklanjuti tanpa menunda lagi. Tidak cukup hanya menerima berkas, lembaga legislatif wajib memanggil pemerintah daerah, memeriksa kinerja, serta mendesak langkah nyata dan terukur untuk menyelesaikan setiap masalah yang disampaikan. Pemerintah daerah dituntut untuk berhenti bersikap acuh tak acuh dan mulai bekerja benar‑benar demi kepentingan umum.
Jangan mengira ini hanya gerakan sesaat atau simbolik semata. Kami menegaskan akan terus mengawal, menekan, dan memperluas kekuatan perjuangan ini sampai seluruh tuntutan mendapatkan jawaban yang jelas dan penyelesaian yang nyata. Kami akan terus memantau, mengevaluasi, dan mengingatkan setiap langkah yang diambil. Jika diabaikan lagi, kekuatan rakyat akan semakin besar dan keras, ancam Aldi.
Aliansi menegaskan kembali prinsip utamanya: Suara rakyat adalah hukum yang paling tinggi.
“Ketika kepentingan masyarakat diabaikan, ketika janji hanya menjadi manis di bibir namun kosong di kenyataan, maka perlawanan lewat jalur konstitusional ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dihalangi.
Berkas tuntutan telah diserahkan secara resmi. Aliansi pun bersiap menyatukan seluruh kekuatan elemen masyarakat agar pengawalan berjalan terus tanpa lelah. Situasi berjalan tertib namun penuh ketegasan pesan: Rakyat Bima sudah tidak sabar lagi menunggu janji yang tak pernah ditepati.
