Mataram, Titiknolnew.com — Di tengah memanasnya konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tingkat Nusa Tenggara Barat (NTB), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Reformasi (IMPERIUM) NTB memberikan penilaian tegas. Menurut organisasi ini, posisi dan kepemimpinan Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir, masih sah dan memiliki legitimasi hukum serta konstitusional yang kuat, karena terbentuk melalui mekanisme resmi organisasi.
Ketua Bidang Politik DPD IMPERIUM NTB, Muhammad Dani, mengemukakan hal tersebut saat memberikan tanggapan terkait polemik yang terjadi pasca terbitnya surat dari Sekretaris Jenderal DPP PPP yang membatalkan hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) sekaligus mencabut Surat Keputusan kepengurusan DPW PPP NTB periode 2026–2031 yang dipimpin H. Muzihir.
Menurut Dani, langkah pembatalan dan pencabutan tersebut masih menyisakan banyak persoalan dari sisi administratif maupun yuridis. Hal itu belum bisa serta-merta dijadikan dasar sah untuk menggeser kepemimpinan yang sudah terbentuk melalui forum Muswil, yang merupakan mekanisme tertinggi dan resmi dalam organisasi partai.
“Pada prinsipnya kami melihat posisi H. Muzihir masih memiliki dasar legitimasi yang kuat. Apalagi yang bersangkutan terpilih melalui forum Muswil yang merupakan mekanisme resmi organisasi. Jika terdapat keberatan atau sengketa, maka penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur konstitusional partai dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui manuver politik yang justru berpotensi memperkeruh keadaan,” ujar Muhammad Dani, Selasa (26/5).
Dani menilai, konflik yang terjadi saat ini bukanlah semata upaya membenahi organisasi, melainkan lebih didorong oleh pertarungan kepentingan politik di internal partai. Padahal, momentum seharusnya digunakan untuk memperkuat konsolidasi menghadapi agenda-agenda politik ke depan, bukan saling melemahkan.
Polemik ini diketahui telah merembet ke ranah lembaga legislatif, ditandai dengan aksi saling mencopot jabatan di lingkungan Fraksi PPP DPRD NTB hingga perubahan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Terkait hal ini, IMPERIUM NTB menilai dampaknya sangat merugikan. Langkah-langkah sepihak tersebut dikhawatirkan mengganggu stabilitas kelembagaan DPRD dan menghambat fungsi representasi politik yang seharusnya dijalankan demi kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai energi partai habis hanya untuk konflik internal sementara rakyat menunggu kerja-kerja politik yang nyata. DPRD merupakan lembaga publik yang harus dijaga marwah dan stabilitasnya. Karena itu, setiap keputusan yang menyangkut jabatan strategis harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir,” tegas Dani.
Sikap H. Muzihir yang terus mempertanyakan legalitas surat pencabutan kepengurusannya juga mendapat apresiasi dari IMPERIUM NTB. Menurut Dani, langkah tersebut adalah hak konstitusional yang dijamin dalam tata kelola organisasi modern. Setiap kader berhak meminta kejelasan dasar hukum atas keputusan yang mengubah status dan kedudukannya dalam organisasi.
“Kami melihat upaya H. Muzihir mempertahankan hak-hak organisasionalnya merupakan langkah yang sah dalam negara hukum. Semua pihak harus menghormati proses yang sedang berlangsung dan mengedepankan argumentasi hukum, bukan tekanan politik,” tambahnya.
IMPERIUM NTB juga menyampaikan pesan khusus kepada DPP PPP agar mampu bersikap objektif, netral, dan mengedepankan prinsip keadilan organisasi dalam menyelesaikan sengketa di NTB. Penyelesaian yang tidak transparan dan terkesan berat sebelah dikhawatirkan akan semakin memperdalam polarisasi di internal partai, serta berujung pada penurunan kepercayaan publik terhadap institusi politik.
“Demokrasi internal partai harus dijaga. Jika ada perbedaan pandangan, maka forum organisasi dan mekanisme konstitusi partai adalah ruang penyelesaiannya. Kami berharap seluruh pihak menahan diri dan mengutamakan persatuan serta kepentingan partai di atas kepentingan kelompok tertentu,” tutup Muhammad Dani.
Sebelumnya, konflik internal PPP NTB memanas tajam setelah terbit surat pembatalan hasil Muswil dan pencabutan kepengurusan dari pusat. Dinamika ini kemudian merambat hingga ke DPRD NTB dengan adanya perubahan susunan pengurus fraksi dan pergeseran jabatan di alat kelengkapan dewan, yang memicu protes dari kubu yang merasa kepemimpinannya sah secara prosedural partai.
