Mataram, Titiknolnew.com – Pemerintah Kabupaten Bima kembali mencatatkan sejarah gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi NTB.
Pemerintah kabupaten Bima resmi menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Senin 25 Mei 2026
Keberhasilan meraih opini tertinggi dari BPK RI ini bukan sekadar penghargaan atau simbol prestasi semata, melainkan bukti nyata konsistensi, kedisiplinan, dan komitmen seluruh elemen Pemkab Bima dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, patuh aturan, serta berintegritas tinggi, sesuai prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik dan bersih.
Bupati Bima Ady Mahyudi mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaian ini. Menurutnya, mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut bukan hal yang mudah, mengingat standar pemeriksaan dan aturan pengelolaan keuangan negara terus diperketat dan disempurnakan setiap tahun.
Opini WTP ini adalah milik bersama, hasil kerja keras, ketelitian, dan sinergitas seluruh jajaran pejabat, staf, dan pengelola keuangan di setiap dinas, badan, kantor, maupun kecamatan se-Kabupaten Bima. Ini bukti bahwa uang rakyat dikelola secara benar, dicatat dengan jujur, dan dipertanggungjawabkan secara sah demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ady Mahyudi.
Ia menegaskan, capaian ini menjadi modal kuat bagi daerah untuk terus mengakses dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat, sebab salah satu indikator utama penyaluran dana APBN dan program prioritas nasional adalah kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. Rekam jejak bersih dan konsisten ini membuktikan Bima layak dipercaya dalam mengelola sumber daya publik.
Apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh jajaran perangkat daerah, mulai dari perencana, pelaksana, bendahara, hingga pengawas. Jangan cepat puas, jadikan ini motivasi untuk semakin teliti, inovatif, dan memperbaiki hal-hal yang masih perlu disempurnakan sesuai rekomendasi BPK,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI NTB Suparwadi dalam sambutannya menyatakan, opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemkab Bima tahun 2025 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, arus kas, dan perubahan ekuitas sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian, BPK juga menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan agar sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang.
Pemkab Bima pun telah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut secara tuntas, cepat, dan tepat waktu, guna menjaga dan mempertahankan kepercayaan publik serta predikat WTP yang sudah dipertahankan selama lebih satu dasawarsa ini.
Dengan capaian ini, Kabupaten Bima menjadi salah satu daerah di NTB dengan catatan kualitas laporan keuangan terbaik dan terpanjang, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.
