Titiknolnew.com |Dompu – Koordinator Wilayah Bali Nusra BEM Nusantara periode 2025/2026, Afriansyah Putra, secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Dompu untuk segera menelusuri secara rinci dan mendalam penggunaan anggaran pembangunan Gedung Serba Guna di Desa Malaju, Kecamatan Kilo. Desakan ini disampaikan lantaran hasil pemantauan menunjukkan perkembangan fisik bangunan yang dinilai belum sebanding dengan besarnya alokasi dana yang telah disalurkan.
Menurut Afriansyah Putra, pihaknya telah menerima banyak masukan dan keluhan dari masyarakat setempat, sekaligus melakukan pengecekan langsung ke lokasi pekerjaan. Kondisi yang ditemukan di lapangan memunculkan pertanyaan besar di tengah warga mengenai kesesuaian antara nilai anggaran yang ditetapkan dengan hasil kemajuan pekerjaan yang terlihat sejauh ini.
Pembangunan fasilitas umum milik desa harus dijelaskan secara terbuka dan gamblang kepada seluruh warga. Mulai dari besaran anggaran yang disiapkan, persentase realisasi fisik maupun keuangan, hingga tahapan apa saja yang sudah dijalankan. Transparansi ini adalah hak masyarakat agar dapat memastikan apakah dana desa atau anggaran pembangunan telah digunakan sesuai rencana dan peruntukannya, tegas Putra.
UHC Award 2026 : Bima Naik Kelas di Era Ady Mahyudi, Negara Akui Komitmen Keadilan Kesehatan
Ia menegaskan kembali, pihaknya belum serta tidak bermaksud menyimpulkan adanya pelanggaran atau penyimpangan sebelum dilakukan pemeriksaan resmi oleh lembaga yang memiliki wewenang dan kompetensi. Namun, ketidakjelasan perkembangan proyek yang berlangsung cukup lama mewajibkan adanya pengecekan mendalam agar tidak menimbulkan keraguan yang lebih luas.
Kepada pihak berwenang, Afriansyah Putra meminta Inspektorat Kabupaten Dompu segera turun melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan kegiatan tersebut dari awal hingga saat ini. Jika nanti ditemukan kejanggalan, penyimpangan, atau masalah dalam pengelolaan keuangan maupun teknis pekerjaan, maka harus ditindaklanjuti secara tegas dan berurutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,tambahnya.
Bukan hanya berhenti pada permintaan audit, pihaknya juga telah berencana menyampaikan laporan lengkap beserta data dan bukti hasil pemantauan kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Dompu. Langkah ini diambil sebagai wujud pengawalan ketat terhadap setiap rupiah anggaran publik serta perlindungan hak dan kepentingan masyarakat Desa Malaju agar tidak dirugikan.
Sebagai langkah memperluas jangkauan pengawasan dan kekuatan tuntutan, BEM Nusantara Bali Nusra akan segera membangun komunikasi serta melakukan konsolidasi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa di seluruh kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Gerakan bersama ini bertujuan menghimpun dukungan lebih luas demi menyuarakan keterbukaan informasi dan pengawalan ketat terhadap pembangunan di wilayah tersebut.
Selain kepada pemerintah kabupaten, pihaknya juga meminta Pemerintah Desa Malaju, mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, hingga pelaksana kegiatan terkait, untuk segera memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada seluruh warga. Seluruh dokumen terkait anggaran, belanja, jadwal pelaksanaan, serta laporan kemajuan fisik seharusnya dapat diakses dan dijelaskan dengan mudah kepada masyarakat yang menjadi pemilik hak sesungguhnya atas pembangunan tersebut.
Afriansyah Putra juga menyampaikan peringatan tegas, apabila dalam waktu dekat tidak ada penjelasan yang memuaskan maupun tindak lanjut nyata dari pihak berwenang, BEM Nusantara Bali Nusra berencana menggelar aksi aspirasi langsung di halaman Kantor Inspektorat Kabupaten Dompu. Tuntutan utama dalam aksi tersebut difokuskan pada tiga hal: pelaksanaan audit menyeluruh tanpa pandang bulu, keterbukaan informasi publik secara utuh, serta kepastian jadwal dan penyelesaian akhir pembangunan Gedung Serba Guna agar dapat berfungsi bermanfaat bagi warga desa.
Di akhir pernyataannya, BEM Nusantara Bali Nusra kembali mengingatkan agar seluruh dugaan dan temuan yang ada diuji kebenarannya melalui jalur pemeriksaan resmi dan prosedur hukum yang berlaku.
Iya meminta Pemerintah daerah maupun aparat berwenang diharapkan menangani persoalan ini secara objektif, transparan, adil, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah bagi semua pihak yang terlibat sampai terbukti bersalah melalui putusan hukum yang sah.
