Titiknolnew.com | Bima, 4 Agustus 2026 – Bupati Bima, Ady Mahyudi, melakukan kunjungan kerja dan menggelar pembahasan mendalam bersama Wakil Menteri Transmigrasi RI, Dr. H. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, terkait pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan transmigrasi yang ada di wilayah Kabupaten Bima.
Pertemuan berlangsung tertib dan konstruktif, membahas berbagai hal mulai dari kondisi eksisting, potensi pengembangan, hingga langkah strategis agar kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bima menyampaikan gambaran umum mengenai kondisi kawasan transmigrasi di Bima, tantangan yang dihadapi, serta harapan dukungan dari pemerintah pusat.
“Kawasan transmigrasi di Kabupaten Bima memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, penyedia lapangan kerja, serta penyeimbang kepadatan penduduk. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan bersama, mulai dari akses infrastruktur, pemanfaatan lahan, hingga penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Ady Mahyudi.
Bupati juga meminta perhatian khusus untuk penyempurnaan data, pemenuhan fasilitas dasar, serta pelibatan masyarakat lokal dan warga transmigran dalam satu kesatuan pembangunan yang saling menguatkan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi Dr. H. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik dan memberikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam merawat dan mengembangkan kawasan tersebut.
“Kabupaten Bima merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan transmigrasi penting di Nusa Tenggara Barat. Kami akan mencatat dan menindaklanjuti usulan yang disampaikan, agar program transmigrasi benar-benar menjadi solusi kesejahteraan, bukan sekadar pemindahan penduduk,” tegas Wamen Rifqinizamy.
-Pembahasan juga mencakup arah kebijakan baru, antara lain:
-Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, air bersih, dan penerangan di kawasan;
-Optimalisasi lahan pertanian dan potensi ekonomi unggulan daerah;
-Penyelesaian masalah administrasi dan kepastian hak atas tanah;
-Penguatan kemitraan antara warga transmigran dan masyarakat setempat;
-Rencana pengembangan kawasan baru sesuai kebutuhan dan daya dukung lingkungan.
Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk langkah tindak lanjut konkret, serta mempercepat pelaksanaan program yang sudah disepakati agar manfaatnya segera dirasakan langsung oleh masyarakat di lokasi kawasan transmigrasi.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik tolak perbaikan menyeluruh tata kelola kawasan transmigrasi di Kabupaten Bima yang lebih terencana, berkeadilan, dan berkelanjutan.(AF)
